LKS
bab10
a. Bagaimana bentuk demokrasi Indonesia periode 1945-1959?
Jelaskan!
b.
Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi pancasila!
c. Bagaimana konsep awal dari demokrasi terpimpin?
Jawab:
1. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan
demokrasi parlementer ( demokrasi liberal ). Hal ini dipengaruhi adanya
perubahan sistem pemerintahan Indonsia dari Presidensil menjadi Parlementer.
- Prinsip Demokrasi Pancasila
- Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
- Mewujudkan rasa keadilan sosial
- Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
- Mengutamakan persatuan nasionala dan kekeluargaan
- Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional
- Konsep awal demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi oleh Presiden Soekarno konsep demokrasi terpimpin ditafsirka lain yaitu terpimpin oleh Presiden Soekarno sendiri
LKS bab 11
1.
Sebutkan lima sikap yang mencerminkan prinsip
demokrasi!
2.
Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam
lingkungan keluarga!
3.
Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam
lingkungan Sekolah!
4.
Sebutkan
contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan Masyarakat!
Jawab:
1. Sikap yang mencerminkan perilaku prinsip demokrasi:
a. Menjunjung tinggi persamaan
b. Menjaga keseimbangan antara hak
dan kewajiban
c. Membudayakan sikap bijak dan
adil
d. Membiasakan musyawarah mufakat
dalam mengambil keputusan
e. Mengutamakan persatuan dan
kesatuan nasional
2. Keluarga
Ø Memecahkan masalah keluarga
dengan musyawarah
Ø Saling menghormati pendapat
anggota dalam keluarga
Ø Membiasakan bekerja sama
membersihkan rumah
Ø Orang tua memberikan uang saku
kepada anaknya secara adil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari
3.Sekolah
Ø Ikut serta dalam kegiatan
organisasi sekolah, seperti OSIS, PMR dan Pramuka
Ø Mendengarkan penjelasan guru
dan teman di kelas
Ø Mematuhi tata tertib di sekolah
Ø Menghormati pendapat teman
dalam diskusi kelas
4.Masyarakat
Ø Melaksanakan hasil keputusan
musyawarah RT atau desa
Ø Ikut serta dalam kegiatan
karang taruna
Ø Ikut dalam pelaksanaan
pemilihan kepala desa
LKS
bab 13 dan 14
- Jelaskan mengapa keterbukaan itu perlu?
- Jelaskan pengertian keterbukaan menurut pendapat aristoteles!
- Sebutkan ciri-ciri keterbukaan!
- Uraikan prasyarat yang dibutuhkan terwujudnya pemerintah yang transparan!
- Jelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan!
Jawab:
1. Agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara
terbuka/transparan. Artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi sembunyio dan
rahasia, melainkan segala sesuatunya (perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban) bisa diketahui oleh publik.Lebih dari itu rakyat berhak
atas berbagai informasi faktual yang memadai mengenai berbagai hal yang
berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah.
2. Macam-macam keadilan menurut Aristoteles:
(1) Keadilan Distributif
Perlakuan terhadap
seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannnya
(2) Keadilan Komutatif
Perlakuan terhadap seseorang dengan
tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
(3) Keadilan Kodrat Alam
Perbuatan yang memberi sesuatu
sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
(4) Keadilan
Konvensional
Perbuatan apabilah seorang warga
negara telah mentaati peraturan perundang undangan yang telah dikeluarkan.
3. Pemerintah yang terbuka memiliki empat ciri:
(1) Pemerintah
menyediakan berbagai informatikan faktualmengenai kebijakan- kebijakan yang akan dan sudah dibuat.
(2) Adanya peluang bagi
publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.
(3) terbukanya
rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers.
(4) adanya konsultasi
publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah.
4. Prasyarat terwujudnya pemerintahan yang transparan:
a. Kontrol internal penyelenggara negara berupa penanaman
keimanan yang berdimensi akhlak atau moral individupenyelenggara negara.
b. Perbaikan kontrol masyarakat
c. Perbaikan budaya yang kondusif, dengan cara memperbaiki
budaya yang sudah rusak
d. Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan
melibatkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraa negara.
5. Keterbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu
persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi
kebenarannya. Sedangkan keadilan adalah hal yang berkenaan dengan sikap dan
tindakan dalam hubungan antar manusia.keadilan berisi sebuah tuntutan agar
orang memeperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.
LKS bab 15
1. Jelaskan dengan singkat
pengertian transparansi!
2. Jelaskan penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan!
3. Sebutkan faktor penyebab
terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan!
Jawab:
1. Transparansi adalah suatu
proses keterbukaan dari para pengelolah manajemen, utamanya manajemen publik,
untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi
keluar dan masuk secara berimbang.
2. Pemerintahan yang tidak
transparan adalah pnyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tertutup dari pihak
lain diluar pemerintah, terutama rakyat. Tertutup dalam pengertian ini adalah
tidak dapat ditembus, dideteksi dan dikontrol oleh rakyat yang
diperintah.Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan,
mengakibatkan pembangunan tidak merata dan keadilan tidak tercapai.
3. Faktor penyebab terjadinya
pemerintahan yang tidak transparan:
1)
Pengaruh kekuasaan
a) Penguasa yang ingin
mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan mehalalkan segala cara
demi ambisi dan tujuan politik nya.
b) Peralihan kekuasaan yang sering
menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antar kelompok di
masyarakat.
2)
Moralitas
Terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa sebagai sumber etika sehingga di kemudian hari melahirkan
perbuatan tercela antara lain berupa ketidak adilan, pelanggaran hukum dan
pelanggaran hak asasi manusia.
3)
Sosial dan ekonomi
c) Sering terjadinya konflik
sosial sebagai konsekwensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak
di kelola dengan baik dan adil.
d) Prilaku ekonomi yang syarat
dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta berpihak kepada sekelompok
pengusaha besar.
4)
Politik dan hukum
e) Sistim politik yang otoriter
sehingga para pemimpinnya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan
kepentingan masyarakat.
f) Hukum telah menjadi alat
kekuasaan sehingga pelaksanaanya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan,
termasuk masalah hak warga negara di hadapan hukum.
